RIZAL Mengajukan Gugatan Perdata Terhadap Dua Perusahaan, Yaitu PT.Pratama dan PT. Bagja, Terkait Wanprestasi Dan Kerugian Material Akibat Pelanggaran
Domain Java
Oktober 26, 2025 10:44 am
.
4 min read
Soal Lengkap:
Rizal mengajukan gugatan perdata terhadap dua perusahaan, yaitu PT.Pratama dan PT. Bagja, terkait wanprestasi dan kerugian material akibat pelanggaran perjanjian.
Andi menggabungkan kedua klaim tersebut dalam satu gugatan (kumulasi gugatan).
Pada sidang pertama, PT. Pratama mengajukan tanggapan, namun PT. Bagja tidak hadir dan tidak memberikan jawaban sama sekali.
Meskipun sudah dipanggil beberapa kali, PT. Bagja tetap tidak hadir. Setelah beberapa sidang, pengadilan memutuskan bahwa PT. Pratama tidak terbukti melakukan wanprestasi.
Sementara itu, pengadilan menyatakan bahwa gugatan terhadap PT. Bagja diputus dengan verstek, karena tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Pertanyaan:
1. Apa asas hukum acara perdata yang diterapkan dalam kasus ini?
2. Bagaimana peran kumulasi gugatan dalam kasus ini?
3. Apa yang dimaksud dengan “gugur” atau “verstek” dalam konteks kasus ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pengadilan terhadap PT. Pratama?
Referensi Jawaban:
Analisis Kasus Perdata: Gugatan Rizal terhadap PT. Pratama dan PT. Bagja
Dalam praktik hukum perdata, sering terjadi kasus di mana satu pihak mengajukan gugatan terhadap lebih dari satu tergugat. Kasus Rizal yang menggugat PT. Pratama dan PT. Bagja terkait wanprestasi merupakan contoh nyata penerapan prinsip hukum acara perdata, kumulasi gugatan, dan putusan verstek. Studi kasus ini membantu memahami mekanisme hukum dan asas-asas yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.
1. Asas Hukum Acara Perdata yang Diterapkan
Kasus ini menerapkan beberapa asas hukum acara perdata, antara lain:
Asas Audi et Alteram Partem
Asas ini menekankan hak setiap pihak untuk didengar di pengadilan. PT. Pratama hadir dan memberikan tanggapan, sehingga haknya dipenuhi.
PT. Bagja, meskipun dipanggil beberapa kali, tidak hadir sehingga asas ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutus verstek.
Asas Kumulasi Gugatan (Joinder of Claims)
Rizal menggabungkan klaim terhadap dua perusahaan dalam satu gugatan, sehingga pengadilan dapat menangani seluruh klaim secara bersamaan dalam satu proses hukum.
Asas Kepastian Hukum
Putusan pengadilan harus jelas dan dapat memberikan kepastian bagi pihak yang berperkara. Keputusan verstek terhadap PT. Bagja dan pembebasan PT. Pratama merupakan contoh penerapan asas ini.
2. Peran Kumulasi Gugatan dalam Kasus Ini
Kumulasi gugatan memungkinkan penggugat untuk:
Mengajukan beberapa klaim sekaligus terhadap lebih dari satu tergugat dalam satu proses hukum.
Menghemat waktu dan biaya pengadilan karena semua klaim ditangani dalam satu persidangan.
Memudahkan hakim dalam menilai hubungan sebab-akibat dari tindakan tergugat yang berbeda terhadap kerugian penggugat.
Dalam kasus Rizal, kumulasi gugatan memudahkan pengadilan untuk menangani klaim terhadap PT. Pratama dan PT. Bagja sekaligus, meskipun hasil putusan berbeda untuk masing-masing tergugat.
3. Pengertian “Gugur” atau “Verstek” dan Pengaruhnya terhadap PT. Pratama
Verstek (Gugur karena Tidak Hadir)
Verstek adalah putusan pengadilan yang diberikan terhadap tergugat yang tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil sesuai prosedur hukum.
Dalam kasus ini, PT. Bagja diputus verstek, sehingga gugatan Rizal terhadap PT. Bagja dikabulkan oleh pengadilan.
Pengaruh terhadap PT. Pratama
Putusan verstek terhadap satu tergugat tidak memengaruhi proses atau keputusan terhadap tergugat lainnya.
PT. Pratama tetap diadili secara normal dan diputus tidak terbukti melakukan wanprestasi, sehingga bebas dari tuntutan Rizal.
Hal ini menunjukkan bahwa putusan perdata bersifat individual terhadap masing-masing tergugat meskipun gugatan diajukan secara kumulatif.
Kesimpulan
Kasus ini menegaskan beberapa prinsip penting dalam hukum acara perdata:
Asas audi et alteram partem memastikan hak setiap pihak untuk didengar.
Kumulasi gugatan memungkinkan efisiensi penanganan klaim terhadap beberapa tergugat dalam satu proses.
Putusan verstek diterapkan ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, tetapi keputusan ini tidak memengaruhi status tergugat lain yang hadir dan mengikuti proses hukum secara normal.
Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan putusan yang adil dan terpisah untuk masing-masing tergugat, sesuai fakta dan partisipasi mereka dalam persidangan.
Referensi
Sudikno Mertokusumo. (2020). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
R. Subekti. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
Salim HS. (2018). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Pedoman Praktik Perdata dan Verstek. Jakarta: MA RI.
Disclaimer:
Seluruh konten yang dipublikasikan di DomainJava ditujukan untuk tujuan informasi dan edukasi. Kami tidak menyarankan maupun mendukung akses ke tautan yang melanggar hukum atau kebijakan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Tautan untuk pengunduhan ilegal (software, film, musik, dll.)
- Konten yang melanggar hak cipta atau lisensi
- Situs pihak ketiga yang mengandung malware, phishing, atau konten berbahaya lainnya
- Aktivitas yang bertentangan dengan etika digital dan hukum nasional/internasional
Catatan Penting:
DomainJava tidak bertanggung jawab atas tindakan pengguna setelah mengakses tautan eksternal yang disertakan dalam postingan. Kami menganjurkan pengguna untuk selalu berhati-hati dan bertindak secara bijak, serta memastikan bahwa setiap aktivitas online dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.
Jika Anda menemukan tautan yang mencurigakan atau tidak sesuai, silakan hubungi kami melalui halaman kontak untuk peninjauan lebih lanjut.
Artikel Terkait
