Pemerintah terus memperkuat program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025 sebagai salah satu strategi menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dua program utama yang menjadi tumpuan jutaan keluarga di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua bansos ini diprioritaskan untuk keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, sesuai data yang tercatat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan semakin ketatnya sistem penyaluran bantuan sosial, masyarakat kini didorong untuk memastikan bahwa data mereka benar-benar valid dan terdaftar dalam sistem pemerintah. Pengecekan status penerimaan juga semakin mudah dilakukan melalui situs resmi, aplikasi, hingga bantuan pendamping sosial yang bertugas di setiap wilayah.
PKH: Bantuan Berkala untuk Keluarga Rentan
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bansos yang paling banyak diterima masyarakat. Program ini menyasar keluarga dengan kriteria tertentu, yaitu:
- Ibu hamil
- Balita
- Anak sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA
- Penyandang disabilitas berat
- Lansia berusia 70 tahun ke atas
PKH diberikan secara cash transfer setiap tiga bulan melalui bank-bank penyalur yang telah ditunjuk pemerintah seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.
Tujuan utama PKH adalah memastikan keluarga kurang mampu mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Karena itu, penerima manfaat diwajibkan mengikuti komitmen layanan, antara lain:
- Pemeriksaan kehamilan secara rutin bagi ibu hamil
- Imunisasi lengkap bagi balita
- Kehadiran sekolah bagi anak usia wajib belajar
- Pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi untuk disabilitas berat
- Pelayanan kesehatan rutin untuk lansia
Besaran bantuan PKH pun bervariasi tergantung kategori. Misalnya, bantuan untuk ibu hamil dan balita biasanya lebih tinggi karena kebutuhan gizi dan kesehatannya dianggap lebih mendesak. Pendamping sosial PKH di tiap wilayah bertanggung jawab memastikan penerima tetap memenuhi syarat dan melakukan pemutakhiran data secara berkala.
BPNT: Bantuan Pangan untuk Menjaga Ketahanan Gizi Keluarga
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada keluarga miskin dan rentan miskin. BPNT bertujuan memberikan akses pangan yang bergizi dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga setiap bulannya.
Penerima BPNT akan mendapatkan saldo elektronik dalam akun mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan melalui e-warong atau agen penyalur resmi di wilayah masing-masing. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli meliputi:
- Beras
- Telur
- Sayur-sayuran
- Protein hewani
- Kacang-kacangan
- Minyak goreng
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi risiko gizi buruk, khususnya pada balita dan ibu hamil. Penyediaan pangan bergizi diharapkan dapat menjaga kesehatan keluarga sehingga mereka dapat beraktivitas dan bekerja secara produktif.
Cara Cek Status PKH dan BPNT Secara Online
Untuk memastikan nama masuk dalam daftar penerima bantuan PKH atau BPNT, masyarakat tidak lagi harus menunggu pengumuman dari kantor desa. Kini, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat digital.
Berikut langkah mudah mengecek status penerimaan melalui situs resmi:
1. Melalui Website cekbansos.kemensos.go.id
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Ketik kode captcha yang muncul
- Klik Cari Data
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status penerimaan, periode penyaluran, dan informasi lokasi pencairan. Warga juga dapat melihat apakah mereka penerima PKH, BPNT, atau kedua program tersebut.
Selain melalui website, warga juga dapat mengecek bansos melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di smartphone.
Pendamping sosial PKH dan operator sosial di desa/kelurahan juga dapat membantu melakukan pengecekan bagi warga yang kesulitan mengakses internet.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Nama Tidak Muncul?
Tidak sedikit masyarakat yang merasa memenuhi syarat, namun nama mereka tidak muncul dalam daftar. Jika mengalami kondisi tersebut, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
1. Perbarui Data Kependudukan
KTP atau KK yang tidak sesuai dapat menyebabkan data tidak terbaca sistem. Warga dapat melakukan pembaruan data di kantor Dukcapil.
2. Perbaiki Data melalui RT/RW atau Kelurahan
Jika alamat atau data keluarga belum terinput atau terjadi perubahan status sosial, segera laporkan ke perangkat desa atau kelurahan.
3. Menghubungi Pendamping Sosial atau Operator SIKS-NG
Pendamping sosial memiliki akses langsung ke sistem pendataan bansos pemerintah. Mereka dapat memeriksa apakah data warga sudah masuk atau belum.
4. Ajukan Usulan Baru
Bagi warga yang kesulitan membuktikan status ekonomi, mereka dapat meminta kelurahan dan pendamping sosial membantu pengajuan ulang agar masuk dalam DTSEN.
Memperbaiki data lebih cepat meningkatkan peluang warga untuk lolos sebagai penerima bansos di penyaluran berikutnya.
Mengapa Validitas Data Sangat Penting?
Pemerintah menegaskan bahwa hanya penerima yang datanya valid dan tercantum dalam DTSEN yang dapat menerima PKH maupun BPNT. Sistem ini dibuat agar bansos benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Data kependudukan seperti:
- KTP
- Kartu Keluarga
- Alamat tinggal
- Jumlah anggota keluarga
harus konsisten dan akurat.
Pendamping sosial di setiap daerah juga aktif melakukan home visit untuk memastikan kondisi penerima bantuan tetap sesuai dengan kategori yang ditetapkan.
Kesimpulan
Bansos PKH dan BPNT menjadi program penting yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2025. Agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan, warga diimbau untuk rutin mengecek status penerimaan melalui website resmi atau aplikasi, serta memastikan data diri memiliki kesesuaian dengan sistem pemerintah.
Dengan verifikasi data yang tepat, pembaruan dokumen jika diperlukan, dan pendataan yang akurat, bansos dapat disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah berharap melalui kedua program besar ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ketimpangan ekonomi semakin berkurang.
