Pada periode 1959-1965, Indonesia menerapkan sebuah sistem ekonomi yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sendiri. Sistem ini dinamakan \u201cSistem Ekonomi Terpimpin\u201d atau \u201cGuided Economy\u201d.<\/p>\n
Sistem Ekonomi Terpimpin adalah istilah yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, pemimpin Indonesia pada saat itu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di mata publik melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana Soekarno memutuskan untuk melanjutkan kembali sistem demokrasi terpimpin yang telah diusungnya sebelumnya.<\/p>\n
Soekarno mengusung Sistem Ekonomi Terpimpin sebagai bagian dari trilogi konsep pembangunan bangsa, yaitu: sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin. Gagasan ini muncul sebagai reaksi atas sistem liberal ekonomi yang dianggap gagal mewujudkan keadilan sosial.<\/p>\n
Tujuan utama dari pelaksanaan Sistem Ekonomi Terpimpin adalah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang self-reliant atau berdiri di atas kaki sendiri dalam hal ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah berusaha keras untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap pihak asing, baik dalam hal impor maupun dalam bentuk lainnya.<\/p>\n
Sistem Ekonomi Terpimpin menekankan pada peran sentral pemerintah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam konteks ini, pemerintah mengambil alih kontrol atas sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pertanian, industri, dan perdagangan.<\/p>\n
Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi, kebijakan-kebijakan proteksionis dan nasionalisasi dijalankan. Asas \u2018Ekonomi Nasional\u2019 ditekankan, dimana sektor-sektor ekonomi penting dikuasai dan dikelola oleh negara dan BUMN.<\/p>\n
Periode 1959-1965 merupakan era penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, di mana negara menerapkan Sistem Ekonomi Terpimpin\u2014sistem yang dirancang untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperjuangkan keadilan sosial. Meskipun banyak tantangan dan kritik, era ini menjadi bukti dari upaya Indonesia untuk berdiri sebagai negara yang mandiri dan berdaulat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"