{"id":19909,"date":"2024-06-29T17:14:58","date_gmt":"2024-06-29T10:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.domainjava.com\/blog\/artikel\/undang-undang-ri-nomor-48-tahun-2009-tentang-kekuasaan-kehakiman-merupakan-penyempurnaan-dari-undang-undang-sebelumnya-yaitu\/"},"modified":"2024-06-29T17:14:58","modified_gmt":"2024-06-29T10:14:58","slug":"undang-undang-ri-nomor-48-tahun-2009-tentang-kekuasaan-kehakiman-merupakan-penyempurnaan-dari-undang-undang-sebelumnya-yaitu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/blog\/undang-undang-ri-nomor-48-tahun-2009-tentang-kekuasaan-kehakiman-merupakan-penyempurnaan-dari-undang-undang-sebelumnya-yaitu\/","title":{"rendered":"Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Merupakan Penyempurnaan dari Undang-Undang Sebelumnya yaitu :"},"content":{"rendered":"

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi payung hukum yang dalam dirinya mengandung substansi penting, yaitu berupaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berdaulat, adil dan beradab berdasarkan hukum. Menerapkan asas check and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan kehakiman, undang-undang ini menjadi bentuk awal dari suatu penyempurnaan.<\/p>\n

Dasar Penggantian<\/h2>\n

Undang-Undang ini sebenarnya merupakan pengganti dari undang-undang yang ada sebelumnya, yang telah digantikan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<\/p>\n

Penyempurnaan dalam UU No 48 Tahun 2009<\/h2>\n

Undang-undang kehakiman tahun 2009 adalah upaya nyata untuk membuat kekuasaan kehakiman menjadi lebih independen dan bersih dari intervensi politik dan kekuasaan lainnya. UU ini memiliki beberapa inovasi baru yang berbeda dengan UU sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah:<\/p>\n