{"id":23789,"date":"2024-07-07T08:41:35","date_gmt":"2024-07-07T01:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.domainjava.com\/blog\/artikel\/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-dan-tindak-pidana-korupsi-diperbaharui\/"},"modified":"2024-07-07T08:41:35","modified_gmt":"2024-07-07T01:41:35","slug":"perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-dan-tindak-pidana-korupsi-diperbaharui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/blog\/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-dan-tindak-pidana-korupsi-diperbaharui\/","title":{"rendered":"Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan dan Tindak Pidana Korupsi Diperbaharui"},"content":{"rendered":"

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah lama menjadi tonggak kebijakan hukum dalam upaya pemerintah untuk membendung dan memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air. Namun sebagai sebuah produk hukum, UU tersebut tentunya tidak lepas dari proses peninjauan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.<\/p>\n

Konteks Perubahan<\/h2>\n

Peninjauan dan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 ini bukan tanpa alasan. Beberapa poin dalam UU tersebut dianggap belum maksimal dalam memberantas korupsi. Beberapa poin tersebut antara lain mengenai asas legalitas, asas penyidikan dan penuntutan yang terpusat, serta metode pembuktian korupsi.<\/p>\n

Perubahan diperlukan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejumlah ketentuan hukum pidana yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman perlu diubah dan disesuaikan, serta penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independent yang bertugas memberantas korupsi.<\/p>\n

Isi Perubahan<\/h2>\n

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, terkait pemberantasan dan tindak pidana korupsi diperbaharui meliputi berbagai aspek penting:<\/p>\n