Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi pertama yang digunakan oleh negara Indonesia. Konstitusi ini berperan penting dalam menata sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan negara. Secara umum, ada beberapa penjelasan dan argumentasi yang menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara. Faktor-faktor tersebut antara lain:<\/p>\n
Pembagian Kekuasaan Horizontal:<\/strong><\/p>\n Pertama, pengaturan dalam UUD 1945 merujuk pada konsep trias politica yang diperkenalkan oleh Charles-Louis de Secondat, Baron de La Br\u00e8de et de Montesquieu. Menurut konsep ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing independen dan memiliki fungsinya sendiri.<\/p>\n Eksekutif:<\/em> Merupakan cabang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum dan pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden.<\/p>\n Legislatif:<\/em> Cabang yang bertanggung jawab untuk membuat hukum. Di bawah konstitusi Indonesia, kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<\/p>\n