Republik Indonesia telah menggunakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar negara, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Aspek penting dari UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 mengadopsi sistem pembagian kekuasaan negara, yang merupakan representasi demokrasi.<\/p>\n
Untuk meninjau bahwa UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara, kita harus melihat pada tiga lembaga utama negara yang terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<\/p>\n
Kekuasaan Legislatif<\/strong>: Pasal 20A UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR memiliki fungsi utama membidangi perumusan undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Sementara DPD berfungsi sebagai penasihat dan penyampaian aspirasi dari daerah.<\/p>\n