Pada periode pemerintahan presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Indonesia pernah mengambil sikap konfrontatif terhadap Malaysia. Sikap ini dikenal dengan istilah Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966). Ada sejumlah faktor penting yang melatarbelakangi sikap konfrontatif ini.<\/p>\n
Konfrontasi Indonesia-Malaysia dimulai ketika Federasi Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak membentuk federasi baru yang disebut Malaysia pada 16 September 1963. Soekarno menentang pembentukan ini dan menuduh Inggris, yang kala itu memegang kekuasaan di wilayah tersebut, mencoba membentuk \u201cnegara boneka\u201d di kawasan Asia Tenggara.<\/p>\n
Soekarno menilai, proses penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak dalam formasi Malaysia dilakukan tanpa melalui proses referendum yang jujur dan adil, serta melanggar hak asasi manusia penduduk asli di kedua wilayah tersebut. Kedua wilayah ini sebelumnya merupakan wilayah penjajahan Inggris di Borneo.<\/p>\n
Faktor lain yang melatarbelakangi sikap konfrontatif Indonesia adalah penilaian Soekarno terhadap pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neo-kolonialisme dan imperialisme oleh Inggris di Asia Tenggara. Menurut Soekarno, pembentukan federasi baru ini adalah strategi Inggris untuk terus mempengaruhi dan mengendalikan wilayah tersebut pasca penjajahan.<\/p>\n
Sikap konfrontatif ini juga didorong oleh motivasi politik dan semangat nasionalisme yang tinggi. Soekarno ingin memperluas pengaruh Indonesia di kawasan tersebut sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara.<\/p>\n
Dengan demikian, sikap konfrontatif Indonesia terhadap Malaysia pada masa pemerintahan Soekarno muncul karena kombinasi dari perdebatan tentang legitimasi pembentukan Federasi Malaysia, persepsi terhadap neokolonialisme dan imperialisme, serta keinginan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sikap ini diakhir oleh presiden Soeharto setelah kudeta 1965 yang mengantarkannya ke tampuk kepemimpinan Indonesia. Tidak hanya membantu meredakan ketegangan antara kedua negara, tetapi juga memperbaiki hubungan Indonesia dengan Inggris dan komunitas internasional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"