Konflik hukum sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk konflik hukum yang dapat terjadi adalah pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya. Mekanisme penyelesaian konflik hukum ini tentunya penting demi memastikan fungsi-fungsi hukum dapat berjalan dengan baik.<\/p>\n
Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan tidak hanya melibatkan peraturan tingkat tinggi seperti UUD 1945 dan UU, tetapi juga peraturan daerah, termasuk Peraturan Gubernur. Sejauh ini, adanya aturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus dihormati dan dipatuhi oleh aturan yang lebih rendah, termasuk Peraturan Gubernur.<\/p>\n
Pada hakikatnya, suatu pertentangan antara Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme, yakni uji material dan uji formil.<\/p>\n
Uji material adalah pengujian terhadap substansi atau materi peraturan. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materinya. Dengan kata lain, MK akan melihat apakah materi dalam Peraturan Gubernur tersebut memiliki pertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika MK memutuskan bahwa ada pertentangan, maka Peraturan Gubernur tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan digugurkan.<\/p>\n
Sementara itu, uji formil adalah pengujian yang berkaitan dengan prosedur pembuatan peraturan atau aturan. Dalam hal ini, jika ada proses yang tidak sesuai atau melenceng dalam pembuatan Peraturan Gubernur, maka dapat dilakukan uji formil. Biasanya, uji formil ini dilakukan oleh pengadilan administrasi negara.<\/p>\n
Singkatnya, mekanisme penyelesaian pertentangan antara Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya dapat berjalan melalui dua cara, yakni uji material dan uji formil. Adanya mekanisme ini menunjukkan bahwa peraturan hukum di Indonesia memiliki sistem yang jelas dan terpadu, sehingga setiap peraturan yang ada harus saling menghormati dan tidak bertentangan satu sama lain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"