{"id":11913,"date":"2024-06-19T06:15:27","date_gmt":"2024-06-18T23:15:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.domainjava.com\/blog\/artikel\/berdasarkan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-apa-kedudukan-tap-mpr\/"},"modified":"2026-06-03T20:06:08","modified_gmt":"2026-06-03T13:06:08","slug":"berdasarkan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-apa-kedudukan-tap-mpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/berdasarkan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-apa-kedudukan-tap-mpr\/","title":{"rendered":"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Apa Kedudukan TAP MPR?"},"content":{"rendered":"

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<\/strong> adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang berfungsi menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Salah satu produk hukum dari MPR adalah TAP MPR<\/strong> atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat<\/strong>.<\/p>\n

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan TAP MPR ada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas Undang-Undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 berada di posisi tertinggi, diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang, dan seterusnya hingga ke Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan tingkat terendah.<\/p>\n

Seharusnya, TAP MPR menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang dan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, TAP MPR menjadi penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok haluan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar.<\/p>\n

Secara yuridis, TAP MPR juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, semua pihak wajib mentaati TAP MPR. Pelanggaran terhadap TAP MPR dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n

Related Articles<\/strong><\/p>\n