Di dalam suatu negara hukum yang berlandaskan demokrasi, terdapat hierarki dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, urutannya mulai dari Undang-Undang Dasar hingga kebijakan peraturan desa. Suatu peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, apabila diduga bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, memiliki mekanisme untuk dilakukan pengujian terhadap konstitusionalitasnya.<\/p>\n
Pengujian atas kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan peninjauan tersebut. Di Indonesia, pengujian tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen dan memiliki wewenang untuk melakukan judicial review atau pengujian atas Undang-Undang. Fungsi utama MK ini diatur dalam UU No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n
Menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi:<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas yang independen dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sebuah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, jika diduga bertentangan dengan Undang-Undang atau UUD.<\/p>\n
Proses pengujian undang-undang dilakukan dengan berbagai tahapan, dimulai dari permohonan pengujian yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penelitian permohonan oleh majelis hakim, persidangan pengujian, hingga putusan MK.<\/p>\n
Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar.<\/p>\n
Melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas ini, diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Di dalam suatu negara hukum yang berlandaskan demokrasi, terdapat hierarki dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, urutannya mulai dari Undang-Undang Dasar hingga kebijakan peraturan desa. Suatu peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, apabila diduga bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, memiliki mekanisme untuk dilakukan pengujian terhadap konstitusionalitasnya. Pengujian atas kesesuaian peraturan perundang-undangan … Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":75796,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-1286","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-wawasan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1286\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75796"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.domainjava.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}