Bandingkan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Orde Baru dan Masa Reformasi

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sangat beragam sesuai dengan era pemerintahannya. Perbedaan yang cukup signifikan ditemukan pada periode Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan masa Reformasi yang dimulai setelah berakhirnya kekuasaan Soeharto.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru

Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru cenderung otokritik, di mana kekuatan pemerintah sangat dominan. Pada periode ini, Soeharto mendominasi semua sisi pemerintahan dan memiliki kontrol kuat terhadap polisi dan militer, serta pengawasan terhadap partai politik dan media.

Departemen Penerangan memiliki wewenang untuk memberi lisensi dan menjatuhkan sanksi kepada media yang melanggar dasar-dasar negara terutama Pancasila. Selain itu, dalam pemilihan umum, partai politik harus mengakui dan menerima Pancasila sebagai dasar ideologi mereka yang terjelaskan dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 1975.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Masa Reformasi

Setelah peristiwa Mei 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Dalam era ini, demokrasi Pancasila lebih diarahkan pada upaya memperbaiki tatanan politik dan sosial yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Jadi pada era ini, demokrasi Pancasila jauh lebih pluralistik dan partisipatif. Pemilihan umum yang ada dibuka lebih luas untuk semua partai politik tanpa syarat pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi mereka. Kebebasan berpendapat dan berekpresi juga dijamin oleh pemerintah.

Bandingkan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan Masa Reformasi

Dalam melihat dua periode ini, kita bisa melihat perubahan yang signifikan dalam implementasi dari demokrasi Pancasila. Pada periode Orde Baru, demokrasi lebih otokratik dan kontroli, sedangkan pada masa reformasi, demokrasi lebih pluralistik dan terbuka.