Bagaimana Argumen yang Dibangun oleh Malaysia dalam Melakukan Klaim Terhadap Kepemilikan Blok Ambalat

Sengketa mengenai kepemilikan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1969 setelah penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia, yang menyatakan bahwa blok tersebut milik Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia mengklaim Blok Ambalat dengan memasukkannya dalam peta kawasan Malaysia, yang bertentangan dengan perjanjian sebelumnya dan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia menanggapi klaim tersebut dengan protes resmi, menegaskan bahwa Blok Ambalat adalah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Upaya diplomatik terus dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan kekeluargaan.

2. Dasar Klaim Malaysia atas Blok Ambalat

Dalam membangun klaim terhadap Blok Ambalat, Malaysia mengandalkan sejumlah argumen yang bersifat sejarah, teknis, dan hukum internasional. Argumen-argumen ini berfokus pada berbagai aspek yang mendasari klaim Malaysia terhadap wilayah yang menjadi sengketa tersebut.

2.1. Argumen Sejarah

Salah satu argumen utama yang dibangun oleh Malaysia adalah berdasarkan sejarah penetapan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia merujuk pada sejumlah perjanjian yang ditandatangani antara negara-negara kolonial sebelum kemerdekaan, yang dianggap sebagai dasar dari penetapan batas wilayah yang sah.

Salah satu perjanjian yang sering dikutip adalah Perjanjian 1979 antara Indonesia dan Malaysia, yang terkait dengan pembagian wilayah Laut Sulawesi. Meskipun perjanjian ini bukan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional, Malaysia berargumen bahwa pembagian batas maritim yang tercantum dalam perjanjian ini secara efektif mempengaruhi klaimnya terhadap Blok Ambalat.

Selain itu, Malaysia juga menekankan bahwa wilayah ini sebelumnya dikelola oleh Malaysia pada masa pemerintahan Inggris dan bahwa batas wilayah maritim yang ditetapkan oleh Inggris sebagai penguasa kolonial juga menjadi dasar klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat. Malaysia berargumen bahwa sistem hukum internasional, yang mengakui pengaruh perjanjian-perjanjian tersebut, harus diikuti dan dihormati oleh negara-negara pascakolonial, termasuk Indonesia.

2.2. Argumen Geografis dan Hukum Laut