Inti dari Pokok Pikiran Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa Atas Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pokok Pikiran tersebut Mengandung Konsekwensi

Konsekwensinya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang mengatur bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ajaran dan ibadah sesuai dengan agama dan pilihan keyakinannya.

2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Adanya prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung konsekwensi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara harus bertindak dan menyelenggarakan pemerintahan yang menghargai, melindungi, memenuhi dan memajukan hak asasi manusia sebagai wujud dari pemerintahan beradab.

3. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan

Konsekwensi lainnya adalah penegakan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan norma-norma agama dan etika moral yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.

Untuk menjaga nilai-nilai ini, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemegang kebijakan dalam menjalankan dan menjaga prinsip-prinsip ini. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dituntut untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini agar tetap menjadi negara yang adil dan beradab.