Pada tanggal 27 November 1971, Menteri Luar Negeri dari lima negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini dikenal sebagai Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-5 (AMM ke-5) dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam perkembangan hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Pertemuan ini ditujukan untuk membahas sejumlah isu terkait stabilitas regional, kerja sama ekonomi, serta hubungan antara ASEAN dan negara-negara lain. Berikut ini adalah beberapa hasil utama dari kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tersebut:
1. Penegasan Pentingnya Stabilitas Regional
Para menteri luar negeri ASEAN sepakat bahwa stabilitas dan keamanan regional di Asia Tenggara merupakan prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Dalam pertemuan tersebut, mereka menghendaki agar semua negara anggota ASEAN pantang menggunakan kekerasan dan menghormati kemerdekaan serta kedaulatan negara-negara anggota yang lain. Mereka juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat hubungan politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota.
2. Usaha Penyelesaian Sengketa
Para menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui proses negosiasi, konsultasi, dan cara damai lainnya yang sesuai dengan Piagam ASEAN serta hukum internasional. Sejalan dengan itu, mereka menyampaikan kekhawatiran mereka terkait situasi di Vietnam dan mendukung penyelesaian damai permasalahan tersebut melalui dialog yang konstruktif.
3. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi
Para menteri mengakui bahwa kerja sama ekonomi yang lebih luas di antara negara-negara anggota ASEAN diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesepakatan ini meliputi peningkatan investasi, pertukaran teknologi, dan hubungan ekonomi antara negara anggota dan negara-negara di luar ASEAN. Input ini menjadi dasar bagi pengembangan rencana kerja sama ekonomi di masa mendatang.