Demokrasi Terpimpin adalah sebuah fase dalam sejarah Indonesia yang berlangsung mulai dari berlakunya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan berlakunya Orde Baru pada tahun 1966. Masa ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan model kebijakan sosio-politik Indonesia.
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden. Dekrit ini dikenal sebagai titik awal dari periode Demokrasi Terpimpin.
Gelombang Pertama: Perubahan Struktur Politik
Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 memunculkan berbagai perubahan dalam struktur politik di Indonesia. Sistem parlementer yang semula dipraktikkan digantikan dengan sistem presidensial. Sebagai hasilnya, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di bawah kontrol presiden.
Pembubaran DPR dan konstituante adalah salah satu langkah utama dalam perubahan ini. Dalam pelaksanaannya, anggota DPR dan konstituante dipilih oleh presiden sendiri, yang berarti keseluruhan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada langsung di bawah presiden.
Gelombang Kedua: Perubahan Kebijakan Sosial dan Politik
Perubahan lainnya yang terjadi selama periode Demokrasi Terpimpin ada pada kebijakan sosial dan politik. Presiden Soekarno mencanangkan Konfrontasi dengan Malaya, yang kemudian berkembang menjadi konfrontasi militer.
Sebagai bagian dari kebijakan politiknya, Soekarno juga meluncurkan konsep NASAKOM, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia.
Perubahan dalam kebijakan ekonomi juga dilakukan. Pada periode ini, pemerintah mengambil alih kontrol atas sejumlah perusahaan asing dan melakukan nasionalisasi terhadap berbagai sektor ekonomi.
Penutup: Menuju Orde Baru
Masa Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1966, dengan berlakunya Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan signifikan dalam bidang politik dan ekonomi yang mencakup pembersihan politik yang meluas dan pembangunan ekonomi yang besar-besaran.