Agar tidak melewatkan informasi penting, baca artikel ini sampai selesai untuk pemahaman yang utuh dan lengkap.
Periode Orde Baru di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998, adalah era yang dikenal dengan perkembangan yang pesat dalam pembangunan infrastruktur. Saat itu, pembangunan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan lainnya, terjadi sangat signifikan. Namun, meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa periode tersebut juga ditandai dengan buruknya kesejahteraan rakyat. Lantas, apa yang menjadi penyebab dari fenomena ini?
Kesenjangan Sosial Ekonomi
Pertama dan mungkin yang paling mendasar adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi. Pembangunan yang dilakukan pada masa tersebut lebih banyak menguntungkan para elit penguasa dan pengusaha besar, namun minim memberikan dampak positif bagi rakyat kecil. Pengelolaan ekonomi yang berpusat pada segelintir kalangan ini membuat sebagian besar rakyat harus berjuang lebih keras untuk hidup, sementara sebagian lainnya hidup dalam kemakmuran.
Korupsi
Periode Orde Baru juga dikenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan. Meskipun pembangunan berlangsung pesat, namun korupsi merajalela dalam hampir semua level pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyatnya, dan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau golongan.
Kurangnya Partisipasi Rakyat
Tidak adanya mekanisme yang memadai untuk keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi salah satu penyebab buruknya kesejahteraan rakyat. Hal ini menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kurang mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak dan cenderung menguntungkan kalangan tertentu saja.
Pembangunan yang Tidak Merata
Pembangunan yang berlangsung pada masa Orde Baru terpusat di daerah perkotaan besar, sementara daerah-daerah lain, khususnya di pedesaan, minim mendapatkan perhatian. Hal ini menimbulkan disparitas pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang pada akhirnya juga menghasilkan disparitas kesejahteraan.