Permasalahan Irian Barat Berhasil Diselesaikan Lewat Bantuan PBB: Penduduk Irian Barat Tetap Memilih Bergabung dengan Wilayah RI Lewat Jajak Pendapat yang Disebut … disusun agar pembaca tidak merasa kewalahan, dengan alur yang jelas dan contoh relevan untuk membantu memahami inti pembahasan.
Jika dasar permasalahan irian barat dipahami, bagian berikutnya akan terasa lebih mudah dipahami dan lebih jelas.
Lanjutkan membaca sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman maksimal dari artikel ini.
Hingga dahulu, wilayah Irian Barat atau yang sekarang dikenal sebagai Papua merupakan sebuah wilayah konflik yang cukup rumit. Wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah yang masih belum ditentukan status akhirnya oleh Belanda, yang pada waktu itu adalah negara penjajah. Permasalahan Irian Barat akhirnya berhasil diselesaikan dengan bantuan organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peranan PBB dalam Penyelesaian Persoalan Irian Barat
Sebelum tahun 1949, Belanda menolak untuk melepaskan Irian Barat dan menganeksi wilayah tersebut sebagai bagian dari Hollandia Baru setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Perundingan dan perdebatan antara Indonesia dan Belanda kemudian terjadi selama beberapa tahun, sampai akhirnya PBB turun tangan dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini.
PBB berperan dalam perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian ini, Belanda meminta PBB untuk mengelola bebaskan penyerahan kekuasaan administratif atas Irian Barat kepada Indonesia pada tahun 1963 dengan syarat bahwa Indonesia harus melaksanakan jajak pendapat bebas pada tahun 1969 untuk menentukan apakah penduduk Irian Barat ingin tetap merdeka atau bergabung dengan Indonesia.
Jajak Pendapat, “Penentuan Pendapat Rakyat” (PEPERA)
Dalam klausul perjanjian tersebut, Indonesia pun mendapatkan kewajiban untuk mengadakan jajak pendapat yang disebut “Penentuan Pendapat Rakyat” atau lebih dikenal dengan “PEPERA”.
PEPERA dilaksanakan pada tahun 1969, yaitu penyelenggaraan suara bebas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengetahui keinginan penduduk asli Irian Barat. Pada saat itu, hasilnya, sekitar 1.026 wakil rakyat Irian Barat, secara aklamasi memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia dan bukan merdeka.