Pada tahun 1945, negara Republik Indonesia (NRI) merumuskan dan menerapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, pasal 23A adalah salah satu pasal penting yang mencakup kewajiban tertentu terkait pengelolaan keuangan negara. Pasal ini berbunyi: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun menjadi undang-undang dan dijalankan secara tertib, transparan, jujur, bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan negara yang baik.”
Berbicara tentang perwujudan dari salah satu kewajiban yang tertuang dalam Pasal 23 A, jawaban yang paling mencolok adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN secara transparan dan bertanggung jawab.
Perwujudan transparansi ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah secara rutin merilis detail anggaran dan belanja setiap tahunanya. Laporan keuangan tahunan ini memuat semua pendapatan dan belanja negara, yang memungkinkan warga negara untuk melihat bagaimana dana mereka digunakan.
Kewajiban bertanggung jawab diterapkan melalui sistem pengawasan yang ketat pada semua kegiatan pembelanjaan anggaran. Ada lembaga khusus yang ditunjuk untuk memantau dan memeriksa penggunaan anggaran, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas segala bentuk penggunaan dana negara dan melaporkan hasilnya kepada publik serta institusi terkait.
Jadi, perwujudan dari salah satu kewajiban yang terdapat dalam pasal 23A UUD NRI tahun 1945 adalah pengelolaan APBN secara transparan dan bertanggung jawab oleh pemerintah, ditunjukkan dalam pembuatan dan penerapan anggaran serta pengawasan yang ketat atas penggunaan dana tersebut.
Jadi, jawabannya apa? Perwujudan kewajiban dalam Pasal 23 A UUD 1945 adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Itulah yang harus terus diterapkan agar tercipta pemerintahan negara yang baik sesuai dengan spirit UUD 1945.