Sejauh ini, konstitusi negara kita telah menetapkan batasan bahwa seorang presiden hanya dapat berkuasa selama dua periode atau sepuluh tahun. Namun, belakangan ini muncul isu tentang kemungkinan seorang presiden untuk menjabat tiga periode. Perdebatan ini muncul seiring dengan adanya pandangan yang beranggapan bahwa masa jabatan dua periode tampaknya kurang memadai dalam mewujudkan visi dan misi mereka.
Namun, analis politik Faldo Maldini menilai isu tersebut tidak lebih dari cerita yang dikarang-karang. Ia berpendapat bahwa argumentasi tersebut hanyalah sebuah retorika politik yang berusaha mempengaruhi opini publik. Menurutnya, tidak ada dasar yang kuat baik secara hukum maupun politis yang dapat mendukung perubahan signifikan tersebut.
Konstitusi negara kita secara jelas menetapkan bahwa presiden hanya dapat menjabat selama dua periode berturut-turut. Memperluas masa jabatan ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, gagasan bahwa seorang presiden harus berkuasa lebih lama agar dapat mencapai visi dan misinya membawa implikasi bahwa pemimpin lain tidak kompeten atau mampu melanjutkan visi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pergantian kekuasaan dan pemerintahan.
Secara realistis, perubahan tersebut juga membutuhkan proses politik dan hukum yang panjang dan rumit. Perubahan konstitusi membutuhkan dukungan mayoritas dalam parlemen dan persetujuan publik dalam bentuk referendum. Ini berarti bahwa isu presiden tiga periode bukanlah hal yang sepele dan dapat memiliki dampak politik dan sosial yang signifikan.
Faldo menegaskan bahwa hal ini adalah upaya politik tertentu yang berusaha mengarahkan opini publik untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam merespon isu-isu politik seperti ini. Dalam hal ini, yang paling penting adalah tetap menghargai konstitusi dan prinsip demokrasi yang telah menjadi dasar negara kita.