Sebagai konsekuensi dari lahirnya suatu negara, negara tersebut akan mempunyai dasar hukum yang memuat ideologi serta berbagai asas yang dianut dan mendasari pembentukannya. Di Indonesia, dasar tersebut diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 – yang mana menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hal ini sesuai dengan teori Hans Kelsen yang dikenal dengan teori Norma Hukum (Grundnorm), dimana menjelaskan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 menjadi landasan utama dan acuan bagi semua peraturan dan kebijakan hukum di Indonesia.
Posisi Pancasila dalam Hierarki Perundang-Undangan
Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan secara eksplisit tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikenal dengan piramida Maslow.
Dalam piramida Maslow, UUD 1945 berada di tingkat paling atas. Berarti secara tidak langsung, Pancasila juga berada di posisi yang sama, pasalnya Pancasila merupakan bagian dari UUD 1945 yang tertuang dalam pembukaannya.
Berikut adalah urutan piramida perundang-undangan di Indonesia:
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Pancasila Berkedudukan Sebagai?.
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Pancasila Berkedudukan Sebagai? pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.