Hak DPR untuk Melakukan Penyeleidikan Mengenai Kebijakan Pemerintah yang Diduga Bertentangan dengan Hukum Disebut Apa?

Sebagai bagian dari keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah wewenang dan hak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu wewenang tersebut adalah melakukan penyeleidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak ini disebut hak interpelasi, angket dan penyelidikan. Namun, dalam konteks penyeleidikan spesifik, hak ini dikenal sebagai “Hak Angket”.

Apa itu Hak Angket?

Hak Angket adalah hak konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk melakukan investigasi atau penyeleidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 20A UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Melalui hak angket, DPR memiliki wewenang untuk mengambil tindakan jika mereka mendapat bukti kuat bahwa ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Proses ini melibatkan tahapan dari penyusunan proposal, persetujuan berdasarkan voting di DPR, penyusunan panitia khusus untuk penyeleidikan, hingga pelaporan hasil penyelidikan.

Fungsi dan Tujuan Hak Angket

Hak Angket dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR atas pemerintahan berjalan efektif dan menekan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemerintah.

Hak ini berfungsi untuk memfasilitasi transparansi dalam pemerintahan dan juga sebagaimana diperlukan agar pemerintahan demokratis berfungsi secara efektif. Melalui hak angket, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya.

Bagaimana Hak Angket Diterapkan?

Penerapan hak angket biasanya dimulai saat anggota DPR atau fraksi menyusun dan mengajukan proposal ke DPR. Setelah itu, proposal tersebut akan dibahas dan diputuskan melalui rapat pleno DPR.