KARSIL Adalah Masyarakat Miskin Yang Biasa Memenuhi Kebutuhan Perut Dengan Mencari Bahan Makanan Di Hutan, Karsil Memiliki Gubug Disebelah Kebun

Kemanfaatan: Apakah menghukum Karsil membawa manfaat? Ataukah lebih bermanfaat jika perusahaan menyusun program bantuan sosial atau kerja sama dengan masyarakat sekitar? Dari sisi efisiensi sosial, membantu lebih bermanfaat dibanding menghukum.

Kepastian hukum: Dari sudut pandang formal, aturan hukum harus tetap ditegakkan. Jika tindakan seperti ini dibiarkan terus-menerus tanpa pengaturan, akan muncul pelanggaran hak milik dan ketertiban hukum terganggu. Maka, perlu ada aturan jelas tentang bagaimana perusahaan menangani hasil panen yang tersisa atau tidak diambil.

Kesimpulan: Ketiga nilai ini perlu dipertimbangkan secara seimbang. Tidak cukup hanya fokus pada kepastian hukum (menegakkan hukum pidana), tapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin.

Kesimpulan Umum:

Kasus Karsil bukan hanya soal hukum pidana, tapi juga menyangkut nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan filosofi hukum itu sendiri. Dengan meninjau dari perspektif:

• “Law as a tool of social engineering,” hukum seharusnya menjadi sarana mengatasi kemiskinan dan menciptakan sistem sosial yang lebih adil, bukan sekadar menghukum.
• “Ubi societas ibi ius,” menunjukkan bahwa interaksi antara warga miskin dan perusahaan tetap berada dalam lingkup hukum, dan tidak bisa diabaikan.
• “The Rule of Law” dengan tiga nilai dasarnya menuntut adanya keseimbangan antara penegakan aturan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, termasuk masyarakat kecil.