Kedaulatan Suatu Negara itu Bersifat Tetap dan Akan Ada Selama Suatu Negara Masih Ada. Sifat Kedaulatan yang Demikian Disebut

Kedaulatan menjadi pilar utama dalam konsep negara modern. Berbicara mengenai kedaulatan, kita akan menemui istilah kedaulatan mutlak dan kedaulatan terbatas. Pertanyaan yang muncul, apakah kedaulatan suatu negara itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih ada? Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan mengenai sifat kedaulatan negara, jenis-jenis kedaulatan, dan aspek-aspek yang ada dalam konsep kedaulatan modern.

Definisi Kedaulatan

Kedaulatan adalah kemampuan suatu negara untuk memiliki kontrol penuh atas wilayahnya, termasuk kebijakan domestik maupun hubungan internasional. Secara umum, kedaulatan memiliki tiga dimensi yaitu:

1. Kedaulatan teritorial: kekuasaan suatu negara atas wilayah geografisnya, termasuk tanah, air, dan udara.
2. Kedaulatan politik: otonomi politik yang memungkinkan suatu negara untuk mengatur dan mengontrol kebijakan domestik dan hubungan internasional sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
3. Kedaulatan ekonomi: kemampuan suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi dan melakukan tindakan ekonomi untuk memperkuat perekonomian negaranya.

Kedaulatan Mutlak (Absolut)

Kedaulatan mutlak atau absolut merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik di mana suatu negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan menjalankan urusan domestik maupun internasional tanpa campur tangan dari negara lain. Konsep ini berasal dari pemikiran filsuf Thomas Hobbes yang percaya bahwa kedaulatan harus berada di tangan satu penguasa (baik individu atau kelompok) tanpa batasan dari pihak lain.

Dalam konteks ini, suatu negara yang memiliki kedaulatan mutlak akan tetap menjaga kedaulatannya selama eksistensi negara tersebut masih ada. Namun, dalam praktiknya, sangat sulit untuk menemukan negara yang memiliki kedaulatan mutlak terutama di era globalisasi saat ini.

Kedaulatan Terbatas

Berbeda dengan kedaulatan mutlak, konsep kedaulatan terbatas menganggap bahwa suatu negara dapat memiliki batasan dalam menjalankan kedaulatannya. Pembatasan ini bisa dialami baik dalam aspek internal maupun eksternal dari negara tersebut.

Dalam aspek internal, pembatasan bisa berupa sistem politik yang menjunjung nilai demokrasi, check and balance, atau hak asasi manusia. Sedangkan dalam aspek eksternal, pembatasan bisa terjadi ketika suatu negara bersedia untuk mengikuti perjanjian internasional atau berpartisipasi dalam organisasi internasional.