Jadi, jawabannya apa? Wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Perppu adalah milik Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung.
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel Mengapa Perppu Tidak Merupakan Objek Pengujian oleh Mahkamah Agung?.
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel Mengapa Perppu Tidak Merupakan Objek Pengujian oleh Mahkamah Agung? pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.