Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi yang Melibatkan Korporasi Dilihat dari Teori Viksi Von Savigny

Fenomena korupsi yang melibatkan korporasi menjadi topik yang kerap kali menimbulkan perdebatan. Secara hukum, pertanggung jawaban atas tindak pidana korupsi menjadi sesuatu yang harus ditegakkan entah itu terhadap individu atau entitas korporasi. Sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam kasus korupsi? Bagaimana seharusnya hukuman dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dapat dijawab dengan membaca lebih dalam mengenai Teori Viksi Von Savigny.

Teori Viksi von Savigny

Untuk memahami bagaimana hukum pidana harus diterapkan pada perusahaan ataupun korporasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Teori Viksi Von Savigny. Von Savigny, seorang juri di Jerman pada abad ke-19, terkenal akan teorinya tentang hukum biasa yang berpusat pada konsep ‘volksgeist’ atau jiwa rakyat.

Teori ini berargumen bahwa hukum seharusnya merefleksikan dan mengikuti norma-norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu, penerapan hukum dan pertanggung jawaban pidana harus sesuai dan berkorelasi dengan kultur serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi: Kasus Korporasi

Meninjau dari prespektif Teori Viksi von Savigny, pertanggung jawaban pidana korupsi yang melibatkan korporasi menjadi suatu isu yang rumit. Dalam kasus korporasi, tanggung jawab tidak hanya berada pada individu yang melakukan tindakan korupsi, tetapi dapat melibatkan entitas perusahaan jika dapat dibuktikan bahwa tindakan korupsi tersebut merupakan bagian dari kebijakan perusahaan atau dilakukan untuk keuntungan perusahaan.

Namun, dalam prakteknya, menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi sering kali dihadapkan oleh hambatan-hambatan seperti kesulitan dalam menentukan pelaku utama, persoalan hukum yang berbelit-belit, dan kurangnya peraturan yang jelas mengenai penuntutan korporasi.

Jika ditinjau dari teori von Savigny, penuntutan korporasi dapat menjadi sesuatu yang belum tentu efektif mengingat korporasi tidak bisa dipenjara dan hukuman denda saja mungkin tidak cukup untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan. Solusi yang lebih efektif mungkin adalah reformasi dari dalam korporasi itu sendiri, seperti pembentukan etika bisnis dan implementasi pengawasan internal yang ketat.