Pelaksanaan Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959 Menimbulkan Ketidakstabilan Politik di Indonesia, Antara Lain…

Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia waktu itu tidak mampu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan semakin memperburuk kondisi perekonomian. Sebagai contoh, kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan di era 1950-an mengakibatkan banyak perusahaan lokal yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing sehingga banyak perusahaan lokal yang harus gulung tikar atau digabungkan. Kondisi ini berdampak pada krisis ekonomi yang semakin memperburuk ketidakstabilan politik di Indonesia.

5. Lambatnya proses pembangunan nasional

Ketidakstabilan politik yang terjadi di era demokrasi liberal menyebabkan pemerintahan Indonesia tidak mampu fokus pada upaya pembangunan nasional. Setiap pergantian pemerintahan yang terjadi berdampak pada perubahan kebijakan sehingga proses pembangunan nasional menjadi terhambat. Sebagai contoh, penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955 yang memerlukan biaya besar dan menghabiskan banyak waktu dan energi pemerintah dan masyarakat ketika itu disinyalir merupakan salah satu penyebab terhambatnya pembangunan nasional.

Demikian beberapa penyebab ketidakstabilan politik di Indonesia selama era demokrasi liberal. Efek negatif yang ditimbulkan akhirnya menghantarkan pada berakhirnya era demokrasi liberal dan digantikan oleh sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959.