Pada bulan Januari tersebut, perusahaan belum melakukan kegiatan usaha yang terhutang PPN. Perusahaan belum melakukan penyerahan BKP karena baru saja didirikan.
Hampir semua aktivitas perusahaan pada bulan tersebut adalah melakukan pembelian barang modal seperti:
Mesin pabrik
Mesin produksi
Peralatan gudang
3 Mobil pick-up untuk operasional perusahaan
3 Mobil sedan untuk Direktur
Divisi Pajak telah mengkreditkan semua pajak masukan terhutang atas pembelian barang-barang tersebut.
Namun, pada Bulan Agustus 2025, PT Subur Maju menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas semua pajak masukan yang telah dikreditkan atas barang-barang di atas. Dalil yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah:
Pasal 9 UU PPN memperbolehkan PM atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Tidak adanya kegiatan usaha pada Masa Januari 2025 menandakan bahwa pabrik belum beroperasi sehingga seharusnya pajak masukan terhadap mesin pabrik, mesin produksi, peralatan gedung, dan mobil pick-up tidak dapat dikreditkan.
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel PT SUBUR MAJU Didirikan Pada Bulan Januari 2025 Yang Juga Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Bulan Yang Sama.
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel PT SUBUR MAJU Didirikan Pada Bulan Januari 2025 Yang Juga Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Bulan Yang Sama pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.