Artikel ini akan membahas dua hal utama:
- (a) Apakah pengkreditan PM tersebut sesuai ketentuan?
- (b) Draf surat keberatan terhadap SKPKB, beserta penjelasannya berdasarkan UU PPN terbaru.
a. Apakah Pengkreditan Semua Pajak Masukan Dapat Dibenarkan?
1. Pajak Masukan atas Mesin Pabrik, Mesin Produksi, Peralatan Gudang, dan Mobil Pick-up
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN (sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU HPP Tahun , berlaku efektif per ), disebutkan bahwa:
“Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila terkait langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.”
Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2a) menegaskan bahwa:
“Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sebelum PKP melakukan penyerahan, tetap dapat dikreditkan sepanjang barang tersebut digunakan dalam kegiatan usaha dan dokumen Pajak Masukan sah.“
🔎 Analisis:
Peringatan: Tim penulis tidak bermaksud mengajak pembaca untuk mengakses link download atau cara yang melanggar kebijakan dalam artikel PT SUBUR MAJU Didirikan Pada Bulan Januari 2025 Yang Juga Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Bulan Yang Sama.
Kami mengimbau semua pembaca DomainJava.com untuk tetap mematuhi pedoman penggunaan yang berlaku dan bijak dalam memahami setiap informasi yang disampaikan.
Semua isi dalam artikel PT SUBUR MAJU Didirikan Pada Bulan Januari 2025 Yang Juga Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada Bulan Yang Sama pada kategori Wawasan hanya bersifat informasi edukatif, referensi, dan pembelajaran bagi pembaca, serta bukan ajakan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan, kebijakan, atau ketentuan platform mana pun.